Segera lahir banyak kawasan industri di Lampung

Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan memberikan banyak manfaat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin kencang, karena Pemprov sudah menyiapkan beragam rencana strategis pengembangan kawasan industri di sekitar jalan tol.
Asisten Bidang Ekbang Provinsi Lampung Adeham, Pemprov Lampung akan mengembangkan kawasan industri dengan memanfaatkan akses JTTS. Sejauh ini industri di Lampung tersebar di berbagai wilayah. Nah, agar pengembangan industri berjalan lebih kencang, Pemprov akan membentuk kawasan industri terpadu.
Jika dirunut, dari sekitar JTTS 0 KM atau dekat Pelabuhan Bakauheni akan dikembangkan Kawasan Industri Way Pisang. Kawasan industri ini berada di Kabupaten Lampung Selatan. Mereka akan menggunakan lahan seluas 3.000 hektar.
Kini, Pemprov Lampung sedang membuat masterplan dan detail kawasan. Rencananya, Kawasan Industri Way Pisang ini untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan industri berat lainnya.
"Kawasan industri ini sudah dilirik banyak investor, mereka pengusaha tekstil, lalu ada juga dok kapal," terang Adeham tanpa merinci.
Bergeser ke atas sedikit, Pemprov Lampung akan mengembangkan Kawasan Wisata Terkelola Teluk Nipah. Ini akan menjadi kawasan industri pariwisata.
Pemprov Lampung akan bekerjasama dengan perusahaan pariwisata pelat merah, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk Pembangunan Kawasan Wisata Terkelola Teluk Nipah seluas 300 hektar.
Naik lagi agak jauh, akan dikembangkan Lampung Industrial Technopark. Ini merupakan kawasan industri berbasis pertanian di Sulusuban, Kabupaten Lampung Tengah, dengan luas sekitar 1.000 ha.
Kini, lahan di Sulusuban itu dalam pengelolaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Di lahan itu, Pemprov Lampung ingin mengembangkan sentra produksi dan pengolahan pangan.
Bergeser ke atas lagi, di Kabupaten Mesuji akan dikembangkan kawasan industri yang terintegrasi dengan pembangkit listrik batubara dan pelabuhan.
"Semua (kawasan industri) ini akan dekat dengan jalan tol, makanya kami juga sangat serius membantu proyek JTTS agar berjalan lancar demi pengembangan kawasan industri," terang Adeham.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investor lokal maupun asing memang semakin mengincar Lampung sebagai tujuan ekspansi usaha. Soalnya, keberadaan infrastruktur seperti jalan tol, akan berdampak positif bagi perkembangan bisnis.
Terbukti, komitmen investasi di Lampung meningkat beberapa waktu ini. Pada kuartal I-2016, penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Lampung mencapai Rp 445,28 miliar,  ini meningkat pesat dibandingkan kuartal I-2015 yang hanya Rp 132,9 miliar.
Namun untuk penanaman modal asing (PMA) terjadi penurunan dari US$ 114,4 juta di kuartal I-2015 menjadi US$ 13,73 juta di kuartal I-2016.
"Infrastruktur adalah kunci utama bagi investor, makanya tak hanya di Lampung, di Sumatera lain juga jadi incaran investor karena adanya proyek jalan tol," ujar Ariesta Riendrias Puspasari, Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan BKPM.

Berita Lainnya

• 
  Dapat berkah dari proyek tol Trans Sumatera

  Mei 09, 2016
• 
  Takut bernasib sama dengan Pantura & Puncak

  Mei 09, 2016
• 
  Segera lahir banyak kawasan industri di Lampung

  Mei 09, 2016
• 
  Gerak cepat di proyek tol Trans Sumatera

  Mei 09, 2016

Berita terkait

• 

  Hutama Karya kebut pengerjaan jalan tol Sumatera

• 

  Pembangunan jalan tol Sumatera terancam mandeg

• 

  Proyek Tol Sumatera mandeg di Lampung

• 

  Lampung percepat pembebasan lahan tol Sumatera

• 

  Proyek tol Sumatera dikebut meski musim hujan

©Kontan 2016 Kontan.co.id

Indonesia bisa rajai transportasi online As-Teng

Indonesia bisa rajai transportasi online As-Teng

JAKARTA. Industri jasa transportasi online (online rides), seperti Go-Jek, memiliki masa depan yang sangat cerah di Indonesia. Menurut hasil riset, Indonesia berpeluang menjadi raja di wilayah Asia Tenggara untuk kategori tersebut di tahun 2025.

Riset bertajuk "e-conomy SEA: Unlocking the 200 billion USD opportunity in Southeast Asia" ini dilakukan Google bekerja sama dengan perusahaan investasi Singapura, Temasek.

BACA JUGA :

• Pemerintah diminta cari solusi transportasi online

Managing Director Google Indonesia, Tony Keusgen memaparkan jumlah populasi yang besar menjadi faktor utama mengapa Indonesia bakal menjadi pasar terbesar untuk jasa transportasi online.

Nilai pasar di segmen tersebut diprediksi mencapai US$ 5,6 miliar atau sekitar Rp 74,2 triliun di tahun 2025 nanti. Nilai tersebut meningkat 22% per tahunnya dari US$ 800 juta AS di tahun 2015.

"Di Asia Tenggara sendiri, online rides Indonesia akan mendominasi dengan pangsa pasar 43%," tutur Keusgen.

Keusgen menambahkan, online rides memiliki banyak keuntungan bagi Indonesia. Dari segi konsumen, layanan semacam ini menjawab banyak masalah.

Ia mencontohkan layanan Go-Jek yang bisa digunakan tidak hanya untuk transportasi saja, melainkan juga untuk mengirim barang, makanan, dan juga jasa bersih-bersih rumah.

"Dari segi driver, bisa meningkatkan kesejahteraan kelurga," ujar Keusgen.

Riset Google dan Temasek diadakan di 6 negara Asia Tenggara, yakni‎ Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia.

Riset dilakukan berdasarkan data dari Google, penelitian oleh Temasek, wawancara dengan 59 ahli, dan data dari pihak ketiga.

Organda protes larangan angkutan pada Iduladha

larangan angkutan pada Iduladha

Organda melayangkan keberatan terhadap Surat Edaran Nomor: SE.15/AJ.201/DRJD/2016 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Pada Saat Libur Panjang Hari Raya Iduladha Tahun 2016/1437H.

Ateng Aryanto, Sekretaris Jenderal Organda menyatakan, seharusnya pemerintah menyediakan angkutan umum yang tersedia lebih baik sehingga menghindari kemacetan parah. Oleh karena itu, Organda melihat bahwa surat edaran tersebut mustinya ditinjau kembali.

"Ada beberapa alternatif solusi seperti memakai jalan tertentu, atau kedua, bisa memperpendek waktu pelarangan angkutan barang menjadi tidak sepenuhnya empat hari, tapi tanggal 11 hingga 12 saja," kata Ateng, Rabu (7/9)

Pelarangan kendaraan angkutan barang meliputi kendaraan pengangkut bahan bangunan, kereta tempelan (truk tempelan), kereta gandengan (truk gandengan), kendaraan kontainer serta kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu yang dimulai pada tanggal 9 September 2016 Pukul 00.00 WIB s.d 12 September 2016 Pukul 24.00 WIB.

Pelarangan pengoperasian kendaraan angkutan barang pada Surat Edaran ini diberlakukan pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol) serta jalur wisata di 8 (delapan) Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

Hutama Karya kebut pengerjaan jalan tol Sumatera

pengerjaan jalan tol Sumatera

Setahun pasca pencanangan proyek oleh Presiden Joko Widodo, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) terus berjalan. Hasil proyek ini sudah terlihat jelas, beberapa ruas jalan tol sudah selesai dikerjakan begitu pula pintu tol.

Sebagai pengelola mega proyek ini, PT Hutama Karya menargetkan ruas Lampung-Palembang bisa kelar Juni 2018. "Agustus 2018 bisa beroperasi untuk persiapan Asian Games 2018 di Palembang," terang Rizal Sucipto, General Manager proyek jalan tol Hutama Karya, Jumat (29/7).

Terdapat delapan ruas jalan tol di proyek ini yang menghubungkan beberapa kota di Sumatera. Proyek ini terbagi dalam empat paket pengerjaan. Khusus paket II, PT Waskita Karya mendapat mandat mengerjakan proyek ini.

Rizal menjelaskan, sebagai kontraktor terpilih, Waskita diminta untuk mengebut pengerjaan seksi II di paket Bakauheni-Terbanggi Besar. Dari target itu, ruas Sidomulyo - Kotabaru, sudah selesai pada ruas Lematang - Kotabaru. "Jadi tinggal menyelesaikan Lematang - Sidomulyo," terang Rizal.

Panjang ruas tol Sidomulyo - Kotabaru sekitar 41 kilometer (km). Ruas ini terbagi dua seksi pengerjaan.

Pengerjaan seksi pertama sudah lima kilometer hingga desa Sabah Balau, Lampung Selatan. Sedangkan Ruas Lematang - Kotabaru bakal beroperasi September 2016. Sementara ruas Lematang - Sidomulyo akan beroperasi awal Juni 2018.

Namun, proyek ini masih menyisakan pekerjaan rumah  klasik yakni pembebasan lahan. Bila masalah ini belum tuntas, ada kekhawatiran biaya pembebasan lahan akan semakin membengkak.

Hutama Karya sendiri sudah anggarkan dana Rp 1,8 triliun untuk pembebasan lahan. Nanti, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) bakal menanggung dana tersebut.

Menurut Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Sigit Roestanto, hingga kini pihaknya sudah mendapat suntikan dana dari SMI sebesar Rp 1,16 triliun. Meski sudah ada dana, perusahaan pelat merah ini, masih belum menggunakan dana pinjaman dari SMI tersebut. "Sampai saat ini kami masih menggunakan dana sendiri," katanya kepada KONTAN, Jumat (29/7).

Perusahaan ini akan memanfaatkan dana SMI tersebut sebagai dana cadangan. Yang jelas, porsi dana SMI ini setara 30% dari total dana proyek tersebut. 

Selain jalan tol trans Sumatera, Hutama Karya juga mengerjakan proyek lain seperti pembangunan bandara milik Angkasa Pura I, jalan busway Tendean-Ciledug yang bisa kelar Desember 2016, serta proyek Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur. "Ada proyek lain yang masih tahap lelang," ucapnya. 

Sumber: kontan.co.id

Rel Kereta Api Bisa Dibangun di Lahan Tol Trans-Sumatera

Rel Kereta Api Bisa Dibangun di Lahan Tol Trans-Sumatera

Selain jaringan Tol Trans Jawa, pemerintah juga fokus dalam percepatan pembebasan lahan di Tol Trans Sumatera.

Kondisinya bahkan disebut-sebut lebih baik ketimbang progres pembebasan lahan di Trans Jawa.

Hingga pertengahan Juni 2016, pemerintah sudah berhasil membebaskan lahan seluas 26,416 kilometer Tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera.

Selain diklaim lebih cepat, pembebasan lahan di Tol Trans Sumatera juga unik dan berbeda dari Trans Jawa.

Lahan yang dibebaskan di ruas-ruas Tol Trans Sumatera lebih lebar dua kali lipat ketimbang Tol Trans Jawa.

"Untuk Trans Sumatera, lebar lahan yang dibebaskan sekitar 120 meter dari rata-rata yang hanya 60-80 meter," ujar Kepala Subdirektorat Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR) Herry Marzuki, di Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Hal itu dilakukan tentu dengan tujuan tertentu. Herry mengungkapkan bahwa selain jalan tol juga akan dibangun jaringan rel dan perlintasan kereta api.

Bukan hanya itu saja, beberapa utilitas seperti listrik, air, dan juga gas juga akan dibangun di atas lahan tersebut.

"Trans Sumatera ini sudah siap semua bahkan saya sendiri tidak menyangka bisa menggelontorkan Rp 400 miliar untuk pembebasan lahan di Lampung," ungkap Herry.

Oleh sebab itu, Herry berharap dengan progres dan ketersediaan lahan yang lebih baik dari Pulau Jawa, pengembangan Trans Sumatera bisa lebih cepat dan lebih baik.

Sumber: kompas

Pembangunan jalan tol Sumatera terancam mandeg

Pembangunan jalan tol Sumatera

LAMPUNG. Pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, sepanjang 140 kilometer (km) terancam terhenti akibat belum tuntasnya pembebasan lahan.

"Sejak kunjungan Presiden Joko Widodo pada Februari 2016 hingga sekarang, pengerjaan jalan tol mandeg akibat lahan yang belum dibebaskan," kata Kepala Proyek PT Waskita Karya Marsudi di Sabahbalau, Lampung Selatan, Rabu (11/5).

Ia mengatakan, perusahaan diberikan proyek untuk pengerjaan jalan tol sepanjang 40 km mulai dari Desa Sidomulyo hingga Kotabaru Lampung Selatan, namun terhenti karena belum tuntasnya pembebasan lahan.

Menurut Marsudi, dari 40 km itu, perusahaan baru dapat mengerjakan jalan tol yang telah dirigid sepanjang 5 km. "Seharusnya akhir Mei tahun ini pembebasan lahan harus sudah tuntas sehingga kami dapat bekerja," paparnya.

Ia mengaku, pesimistis pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar bisa sesuai target, mengingat belum tuntasnya pembebasan lahan. "Saya tidak tahu permasalahannya seperti apa hingga pembebasan lahan belum tuntas, karena yang mengurusi masalah itu ada instansi lain," imbuh Marsudi.

Kunjungan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman beserta anggota ke lokasi pembangunan jalan tol di Desa Sabahbalau pada Selasa (10/5) diharapkan dapat memberikan solusi agar permasalahan lahan segera teratasi. "Saya berharap Ketua DPD dapat memberikan solusi pembebasan lahan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pembangunan jalan tol sesuai target," katanya.

Sebelumnya, Irman Gusman meminta pihak terkait untuk mempercepat pembangunan jalan tol Trans Sumatera terutama ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, sepanjang 140 km.

"Kami sedang reses untuk melihat langsung perkembangan pembangunan jalan tol sesuai dengan jadwal atau tidak. Tapi terdapat hambatan di lapangan karena itu apa yang menjadi masalah teknis perlu dikoordinasikan antara intansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/Kepala BPN, BUMN dan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunannya," kata dia di Sabahbalau, Lampung Selatan, Selasa (10/5).

Ia menyebutkan untuk percepatan pembangunan jalan tol itu, DPD RI akan memanggil pemangku kepentingan tersebut agar pembangunan jalan bebas hambatan itu sesuai dengan target, yakni pada 2018.

Senator asal Sumatera Barat itu mengatakan bahwa pembangunan jalan tol itu harus sesuai target mengingat pada tahun 2018, akan digelar even olahraga internasional, yakni Asian Games. Irman menjelaskan, berdasarkan informasi pembebasan lahan baru mencapai 50% sehingga diperlukan kerja keras semua pihak agar lahan untuk pembangunan jalan tol dapat selesai.

Ia juga meminta Pemprov Lampung segera memetakan masalah pembebasan dan hasil pemetaan tersebut akan diteruskan oleh DPD ke kementerian terkait agar pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 140 km itu dapat dilanjutkan dan selesai sesuai target.

 

Sumber: kontan.co.id

Angkutan Batubara 'Lecehkan' Surat Edaran Gubernur

Tampak sebagian angkutan batubara mulai melintas di siang hari, padahal baru diperbolehkan setelah pukul 18.00, di Jalan A Yani Muaraenim, tepatnya di depan Kantor Bupati Muaraenim, Sabtu (3/9). 

SRIPOKU.COM, MUARAENIM---Meski Surat Edaran Gubernur Sumsel No 14 Tahun 2015 tentang aturan jadwal pengaturan angkutan melintas hanya boleh pukul 18.00 - 05.00, masih berlaku, namun sebagian angkutan batubara masih membandel. Akibatnya sebagian para pengguna jalan merasa dirugikan, Minggu (4/9/2016).

Dari pengamatan dan informasi yang dihimpun di lapangan, meski volume dan intensitas operasional angkutan batubara tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, namun permasalahan yang ditimbulkan oleh angkutan batubara masih saja terjadi.

Mulai dari konvoi yang terlalu panjang hingga sampai menyulitkan para pengguna jalan lain akan mendahului, juga aksi supir angkutan batubara yang sering kebut-kebutan terutama ketika kondisi truk kosong sehingga sering menjadi biang kecelakaan lalulintas yang sampai merengut korban jiwa.

Selain itu juga, angkutan batubara sering sudah melintas dibawah pukul 18.00 di Jalinsum Lahat - Palembang. Padahal sesuai Surat Edaran Gubernur jelas dikatakan angkutan Batubara baru boleh berjalan pada pukul 18.00 dari Lahat.

Menurut Joni (40) warga Muaraenim, ia beberapa kali kesal dengan ulah angkutan batubara, sebab jika bermuatan mereka sering berjalan konvoi dan terlalu panjang sehingga kesulitan ketika akan mendahului. Dan jika mobil batubara kosong, rata-rata supirnya memacu kendaraannya cukup kencang, dan beberapa kali terjadi kecelakaan rata-rata supirnya masih muda-muda.

"Itu coba Pak Polisi SIM supirnya diperiksa, masa umur 25-an sudah pegang SIM B1. Apakah prosedurnya sudah benar," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Randi (35) warga Palembang, bahwa sebagai supir ekspedisi tentu ia merasa sangat kesulitan ketika akan mendahului konvoi angkutan batubara. Bahkan ia nyaris hampir kecelakaan akibat sulitnya mendahului truk batubara tersebut.

Kadang-kadang, beberapa supir seperti tidak mengerti aturan berlalulintas, karena kita sudah beberapa kali meminta jalan namun mereka seperti tidak peduli bahkan terkesan mempermainkan pengendara yang akan mendahuluinya.

Penulis: Ardani Zuhri

Editor: Tarso

Sumber: Sriwijaya Post